Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa penguatan ekosistem jaminan produk halal (JPH) yang semakin berkembang berpotensi besar dalam mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haikal, salah satu tujuan utama dalam visi tersebut adalah menjaga kedaulatan pangan dan peningkatan ekspor. Hal ini menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
BPJPH berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini terwujud dalam bentuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 2025, yang berlangsung hingga Rabu (30/7) dan melibatkan 280 LP3H serta 34 Satuan Tugas Layanan JPH dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Haikal berharap Rakernas dapat melahirkan strategi efektif untuk memperkuat peran pendamping dalam mempercepat proses sertifikasi halal di Tanah Air. Dia juga mengapresiasi LP3H, P3H, dan Satgas Layanan JPH atas kontribusi mereka dalam penyelenggaraan JPH, dan menekankan perlunya pelaksanaan yang bertanggung jawab serta penuh komitmen.
Rakernas ini mencakup sesi diskusi mengenai kebijakan dan regulasi jaminan produk halal, termasuk mekanisme sertifikasi halal melalui skema Self Declare dan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). BPJPH pun memberikan penghargaan kepada LP3H dan Satgas Layanan JPH sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan mereka dalam melaksanakan program SEHATI 2025. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik mengenai sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan dapat diimplementasikan secara optimal.