26 July 2025 – Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa program pembelian rumah tanpa pajak akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat yang mengharapkan kemudahan dalam memiliki hunian tanpa beban pajak tambahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta merangsang sektor properti yang terdampak pandemi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan aksesibilitas rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan perpanjangan ini, calon pembeli dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan rumah tanpa harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sering kali menjadi penghalang bagi banyak orang untuk memiliki hunian.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai insentif lain guna mendukung sektor lainnya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Tindakan serupa juga diambil untuk sektor energi, di mana diskon tarif listrik diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Dalam hal ini, bisa jadi warga akan mendapatkan kembali pengurangan tarif agar tetap terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Sebagai langkah strategis, pemerintah memastikan bahwa berbagai kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada pemulihan ekonomi pascapandemi. Tidak hanya dengan memperpanjang kebijakan bebas pajak, tetapi juga dengan memastikan para pengembang dan pelaku bisnis sektor perumahan menjalankan program-program yang pro terhadap masyarakat.
Perpanjangan program ini memberikan sinyal positif bagi calon pembeli dan pengembang, yang selama ini berupaya keras untuk meningkatkan penjualan di tengah tantangan yang ada. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, konsumen dapat lebih mudah dalam meraih impian memiliki rumah idaman sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia.