BKN Dorong Pembaruan Birokrasi Demi Pengawasan Anggaran

Trinityordnance.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang dirancang ulang untuk mendukung eksekusi anggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam acara Karonas BKN 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 19 November.

Zudan menyebutkan bahwa anggaran pemerintah untuk tahun 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, di mana sekitar Rp1.350 triliun berasal dari anggaran daerah. Dengan jumlah anggaran yang signifikan ini, peran ASN menjadi sangat krusial dalam memastikan eksekusi anggaran berjalan dengan efektif. Ia meminta dukungan dari Presiden, menteri, serta kepala daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

Reformasi birokrasi, menurut Zudan, harus berorientasi pada perlindungan ASN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang diambil harus fokus pada melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat.

Selain itu, BKN juga memperkenalkan inovasi melalui layanan digital untuk mempermudah pengelolaan kepegawaian. Dalam inisiatif ini, layanan yang diajukan oleh masyarakat kini mendapatkan notifikasi segera, dan ada batas waktu maksimal lima hari untuk memberikan jawaban terhadap permohonan. Jika tidak ada tanggapan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap disetujui.

Lebih lanjut, Zudan mengungkapkan rencana peluncuran Data Sena, suatu sistem nasional untuk pengelolaan data kepegawaian yang akan membantu pengambilan keputusan dan kebijakan terkait. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak ada lagi kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur IT terpisah.

BKN berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka mematangkan integrasi data demi pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.