DPR Berikan Dukungan untuk Penataan Sektor Pertambangan Nasional

Trinityordnance.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penataan ulang sektor pertambangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran negara serta meningkatkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Beniyanto mengatakan bahwa evaluasi tata kelola pertambangan yang disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, merupakan momen krusial. “Negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah maksimal bagi rakyat,” ujarnya pada Kamis (21/5). Ia menekankan bahwa penataan sektor pertambangan harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan penerimaan negara, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Beniyanto menyoroti urgensi penguatan tata kelola sektor pertambangan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar eksploitasi. Ia juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat di daerah-daerah dengan kegiatan tambang yang pesat, seperti kawasan nikel di Sulawesi, serta sektor batu bara di Kalimantan. “Pengelolaan mineral strategis di Papua dan Maluku Utara juga harus diarahkan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat,” tambahnya.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Untuk itu, penataan sektor tambang harus dilakukan secara terukur dan transparan. Beniyanto juga mendorong percepatan hilirisasi industri mineral serta penguatan industri pengolahan dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga dapat bersaing di tingkat global.