Kemenag Usulkan Rp4 Triliun untuk Persiapan Haji 2027

Trinityordnance.com – Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp4 triliun untuk mempersiapkan layanan operasional ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa.

Anggaran tersebut setara dengan 858,74 juta riyal Arab Saudi, dengan asumsi kurs Rp4.666,67 per riyal. Irfan menjelaskan bahwa uang muka ini merupakan pengurang dalam permintaan dana Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH) di masa depan, tidak menambah total kebutuhan pendanaan. Biaya yang diajukan mencakup sewa tenda senilai 173,20 juta riyal dan paket layanan dasar serta pengurusan visa sebesar 685,53 juta riyal.

Pengajuan ini dianggap mendesak untuk memenuhi ketetapan dari Pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan semua negara pengirim jamaah melakukan transaksi melalui platform digital Nusuk Masar. Periode konfirmasi untuk pemesanan kontrak awal ditetapkan dari 1 Safar hingga 13 Agustus 2026.

Irfan menekankan bahwa dengan percepatan pembayaran uang muka, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan lokasi tenda yang strategis, khususnya jika negara lain terlambat dalam konfirmasi. Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga mengonfirmasi adanya potensi kenaikan biaya Masyair akibat kebijakan otoritas Arab Saudi yang menghapus paket D.

Lebih lanjut, penyedia layanan di Arab Saudi kini menerapkan spesifikasi teknis baru pada tenda jamaah demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Komponen baru ini meliputi penggunaan sekat tahan api dan penjaminan fasilitas yang memadai.

Irfan berharap agar Komisi VIII DPR RI dapat memberikan persetujuan agar alokasi anggaran dapat segera difasilitasi melalui BPKH, demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji mendatang.