08 Juli 2025 – Menaker yassierli phk menjadi perbincangan setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menolak membuka data terbaru pemutusan hubungan kerja (PHK) secara nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung hari ini, dengan alasan data PHK bersifat fluktuatif dan rentan memicu pesimisme publik.
Yassierli, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan sekaligus seorang akademisi, menjelaskan bahwa angka PHK dapat dengan mudah berubah mengikuti dinamika ekonomi. Menurutnya, publikasi data tersebut tanpa penjelasan komprehensif bisa menimbulkan interpretasi negatif dan memperburuk kondisi psikologis pekerja serta pelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Namun, sikap Yassierli mendapat sorotan tajam dari sejumlah serikat pekerja dan lembaga pemantau ketenagakerjaan. Mereka menegaskan pentingnya transparansi data agar pemerintah bisa membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran. Serikat pekerja juga mengingatkan bahwa data PHK yang akurat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan serta membantu penyusunan strategi mitigasi yang efektif.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Yassierli menegaskan pihaknya tetap akan menyediakan data secara berkala dengan pendekatan kehati-hatian. Ia memastikan bahwa data lengkap dan analisisnya akan disampaikan secara resmi pada waktu yang tepat untuk mencegah salah tafsir.
Publik kini menantikan langkah konkret dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan sensitivitas data dengan kebutuhan transparansi publik.