Nostalgia Era Demokrasi yang Menggugah Kenangan Kolektif

Trinityordnance.com – Pencabutan kartu identitas pers wartawan CNN Indonesia, DV, di Istana Negara setelah pertanyaannya seputar program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan. Kejadian yang terjadi saat Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan tersebut menimbulkan kecemasan terhadap situasi kebebasan pers di Indonesia. Meskipun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berjanji mencari solusi, tindakan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika demokrasi di negara ini.

Ketua Dewan Pers Nasional, Komaruddin Hidayat, mendesak akses liputan wartawan tersebut segera dipulihkan untuk mendukung tugas jurnalistik. Permohonan maaf dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada 29 September 2025 dan kembalinya kartu identitas tersebut disertai pengakuan Kepala BPMI, yang menyesali insiden pencabutan.

Dalam konteks kebebasan pers, tindakan mempertanyakan otoritas adalah hak setiap jurnalis yang dijamin oleh UU No 40/1999. Kontrol atau intervensi atas pekerjaan mereka dapat merugikan kemajuan ekosistem demokrasi. Keterbukaan informasi publik menjadi penting dalam mencapai kematangan berdemokrasi.

Program MBG sendiri merupakan terobosan pemerintah yang diharapkan meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Meski masih dalam tahap evaluasi dan perbaikan, MBG dilihat sebagai langkah menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik. Pemerintah pun diharapkan untuk terus membuka akses informasi sehingga dapat mendukung transparansi dan keterlibatan publik.

Penting untuk diingat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan wadah yang harus diisi dengan partisipasi aktif masyarakat. Harapan agar langkah-langkah ini membawa dampak positif bagi kemajuan kebebasan pers dan masyarakat secara umum sangat diinginkan, agar Indonesia dapat terus bergerak maju dalam konteks demokrasi yang sehat dan produktif.