09 Agustus 2025 – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa ancaman geopolitik global semakin rumit. Krisis yang melanda Laut China Selatan dan fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina memengaruhi ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, dunia usaha Indonesia memerlukan landasan yang kuat, yaitu stabilitas politik, keamanan, serta kepastian hukum.
Menurut Bamsoet, stabilitas politik dan hukum menjadi prasyarat utama untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Ia mengingatkan bahwa kehilangan kepercayaan dari investor, yang telah dibangun selama dua dekade, bisa terjadi jika iklim usaha tidak terjaga. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembekalan dalam Retret KADIN 2025 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dihadiri sejumlah pengurus KADIN dan asosiasi terkait.
Menggambarkan kondisi yang dihadapi, ia merujuk pada data Bursa Efek Indonesia yang mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun pada kuartal pertama 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan merosot hingga 7,2% dalam satu hari di bulan Maret lalu, membuktikan bahwa pasar sangat sensitif terhadap ketidakpastian politik dan ketegangan global. Nilai tukar Rupiah juga sempat menyentuh level Rp 16.700 per Dolar AS pada bulan April, tertinggi sejak krisis pandemi, yang berkontribusi pada biaya impor dan inflasi.
Bamsoet menekankan bahwa untuk meningkatkan keyakinan dalam dunia usaha, negara harus berkomitmen menjaga kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas politik. Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan ekonomi nasional yang harus diperkuat melalui sistem pertahanan yang kokoh, meliputi aspek militer, energi, pangan, dan keamanan digital. Dalam konteks ini, KADIN berupaya menggerakkan pelaku usaha untuk mengelola risiko secara efektif, karena ancaman dapat datang kapan saja.