Warga Jepang Menolak Senjata Nuklir dan Kecam Serangan AS ke Iran

Trinityordnance.com – Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 76% penduduk Jepang mendukung penegakan tiga prinsip non-nuklir, yang meliputi larangan produksi, kepemilikan, dan pengizinan senjata nuklir di wilayah Negara Sakura tersebut. Survei yang dirilis pada Minggu (2/8) menyoroti pandangan masyarakat Jepang yang anti-nuklir, terutama mengingat posisi Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom.

Dari survei tersebut, juga terungkap bahwa 77% responden menyatakan Jepang tidak seharusnya mengandalkan pembagian senjata nuklir, yakni pengaturan di mana Amerika Serikat akan menempatkan senjata nuklir di Jepang untuk tujuan operasi bersama. Meski ada dukungan untuk bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir menjelang konferensi peninjauan pertama pada bulan November, dukungan tersebut turun menjadi 55%, berkurang 5 poin jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, 42% responden menentang adanya partisipasi Jepang dalam perjanjian tersebut, dengan 56% dari mereka meyakini bahwa perjanjian itu tidak cukup efektif dalam menghapus senjata nuklir. Terkait langkah-langkah militer terbaru AS, 90% responden menolak tindakan agresi terhadap negara-negara seperti Iran dan Venezuela. Dalam hal ini, 44% mengatakan Jepang semestinya mengungkapkan keprihatinan terhadap serangan AS terhadap Iran.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 63% responden percaya ada kemungkinan besar atau sedang bahwa senjata nuklir akan digunakan dalam konflik dalam sepuluh tahun ke depan. Sementara 33% masih melihat kemungkinan Jepang terlibat dalam perang, meskipun Jepang umumnya dianggap sebagai negara yang cinta damai oleh 86% responden. Keputusan pemerintah Jepang untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan juga mendapat tanggapan beragam, di mana 36% responden menginginkan batasan pada produk yang diekspor. Penelitian ini melibatkan 3.000 responden berusia 18 tahun ke atas dan dilaksanakan oleh organisasi jajak pendapat nasional.