Pemerintah Siapkan Rancangan Undang-Undang Perumahan Baru

Trinityordnance.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perumahan. RUU ini bertujuan untuk mengatur penyediaan lahan dan pembiayaan hunian bagi masyarakat. Dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa (10/3), Sirait menyebutkan bahwa dukungan dari Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, telah diperoleh untuk penerapan regulasi ini.

RUU Perumahan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah dalam sektor perumahan, termasuk pengaturan lahan dan mekanisme pembiayaan. “Kami ingin mengatur semua hal yang terkait dengan penyediaan hunian,” ujar Sirait, optimis bahwa proses penyusunan regulasi akan berjalan lancar dengan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perumahan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat. Dengan meningkatkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit per tahun, diharapkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah. Skema pembiayaan rumah bersubsidi, termasuk suku bunga tetap sekitar 5 persen, juga dimaksimalkan agar masyarakat dapat membayar cicilan dengan lebih ringan.

Pelaku usaha perumahan, seperti Direktur Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma, menyatakan bahwa keberadaan RUU Perumahan sangat penting untuk menata regulasi di tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak ada kebingungan bagi pengusaha dan masyarakat dalam menjalankan usaha dan memilih hunian. Diharapkan, RUU ini akan memperkuat aturan yang terpusat demi kemajuan sektor perumahan di Indonesia.