Trinityordnance.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membahas kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Senin, dan merupakan langkah pemerintah untuk mencari solusi yang bijak terkait harga BBM nonsubsidi.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat akibat peningkatan signifikan harga minyak. Saat ini, perundingan masih berlangsung dan pemerintah berusaha menemukan formulasi terbaik untuk penetapan harga. Menteri juga menekankan perlunya koordinasi dengan pihak swasta dalam proses ini.
Sekarang ini, harga minyak dunia, baik Brent maupun West Texas Intermediate (WTI), telah menembus level di atas 100 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga di Januari 2026 yang sekitar 64 dolar AS per barel. Hal tersebut menjadi kontras dengan kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026.
Pernyataan mengenai penahanan harga ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga untuk BBM baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Keputusan itu diambil setelah konsultasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga menjamin bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman, dan masyarakat diminta untuk tidak khawatir mengenai potensi kenaikan harga. Namun, penahanan harga ini mengakibatkan adanya selisih antara harga jual dan harga beli, yang saat ini ditanggung sementara oleh Pertamina. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penanganan isu ini akan terus dievaluasi seiring dengan dinamika harga minyak global.