Trinityordnance.com – Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan pemerataan distribusi dan akses beras domestik sebelum memperluas peluang ekspor. Ia menyatakan bahwa meskipun produksi beras nasional diproyeksikan mengalami surplus, perhatian utama harus tetap pada penyediaan yang merata untuk semua masyarakat.
Menurut proyeksi Kementerian Pertanian, produksi beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, dengan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 3,67 juta ton. Namun, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026, upaya pemerintah untuk menembus pasar ekspor, termasuk pengiriman awal ke Malaysia, menunjukkan ambisi yang besar.
Eliza menekankan pentingnya memastikan langkah distribusi di dalam negeri berjalan lancar agar tidak timbul masalah baru, seperti kenaikan harga beras di beberapa daerah. Meskipun rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional tercatat Rp16.500 per kilogram, di wilayah timur seperti Maluku dan Papua, harga beras bisa mencapai Rp19.350 per kilogram, jauh di atas rata-rata nasional.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur distribusi, termasuk penambahan gudang di daerah terpencil, serta meningkatkan konektivitas antar pulau. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengonfirmasi bahwa ekspor akan dilakukan setelah memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Tahap awal akan mengekspor 1.000 ton beras ke Malaysia, dengan potensi peningkatan hingga 200.000 ton per tahun. Nilai perdagangan dari potensi ekspor ini diperkirakan mencapai Rp3,39 triliun.