Hukum Sepekan: Polri Selidiki Makar dan Kasus Eks Kapolres Bima Kota

Trinityordnance.com – Sejumlah peristiwa hukum mencuri perhatian di Indonesia selama sepekan terakhir. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya laporan polisi terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Kamis.

Dalam perkembangan lainnya, pemerintah Indonesia telah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa kelompok ini akan dipimpin oleh Wakil Menko Kumham, Otto Hasibuan, yang melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.

Sementara itu, dalam sidang etik, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk memecat Irjen AS akibat dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden dan sejumlah pengusaha. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa sanksi pemecatan sebagai anggota Polri telah dilakukan.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian. Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaga tersebut akan menganalisis apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam temuan tersebut.

Terakhir, Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, beserta sejumlah terdakwa dalam kasus narkotika dituntut penjara seumur hidup. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Syahrur Rahman di Pengadilan Negeri Bima pada hari Kamis lalu.