Jalan Tengah Kontroversi Akun Satu Per Orang Diterapkan

Trinityordnance.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sedang mempertimbangkan usulan dari Komisi I DPR yang mengusulkan aturan bahwa setiap individu hanya boleh memiliki satu akun media sosial. Usulan ini dianggap sebagai langkah untuk mengatasi masalah hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi opini yang biasanya ditunjukkan oleh akun anonim.

Salah satu anggota Komisi I menjelaskan bahwa dengan adanya identitas tunggal, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Namun, banyak kalangan mengkritik usulan ini sebagai solusi yang mungkin tidak efektif. Pengalaman negara lain, seperti Korea Selatan, menunjukkan bahwa meskipun menerapkan sistem nama asli di internet, efeknya minimal dan bahkan mendorong pengguna untuk beralih ke platform asing.

Di sisi lain, China menerapkan sistem identitas nyata yang dikelola pemerintah, tapi juga mendapatkan kritik karena berpotensi meningkatkan pengawasan. Berbagai pemikir, termasuk Michel Foucault dan Hannah Arendt, memperingatkan bahaya pengawasan yang berlebihan dan perlunya ruang publik yang plural, di mana anonimitas bisa melindungi suara kelompok rentan.

Di Indonesia, kendala terbesar pada kebijakan semacam itu adalah lemahnya perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data warga menjadi isu serius yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan digital. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang kuat, kebijakan satu akun per orang dikhawatirkan justru akan membuat data lebih rentan disalahgunakan.

Sebuah jalan tengah yang mungkin adalah penerapan sistem verifikasi berlapis, di mana akun-akun biasa cukup diverifikasi dengan nomor ponsel, sementara akun yang berpengaruh harus menggunakan identitas resmi. Di era modern ini, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital global sangat diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut, sekaligus meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. Keberhasilan menghadapi tantangan di dunia maya bergantung pada keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berpendapat.