Gubernur Jabar Tekankan Pajak Tambang untuk Keberpihakan Daerah

Trinityordnance.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penutupan tambang di wilayahnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang selama ini dianggap tidak adil dan merugikan daerah sekitar. Dalam sebuah konferensi pers, Dedi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang merasa dampak pertambangan tidak berpihak pada pembangunan wilayah mereka.

Menurut Dedi, pemerintah provinsi akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pajak tambang dikelola dengan transparan. Hal ini dimaksudkan agar kontribusi dari sektor pertambangan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Penutupan ini bukan hanya langkah jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan pertambangan dan keberlanjutan lingkungan.

Gubernur menambahkan bahwa evaluasi terhadap izin tambang yang ada saat ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak lagi menimbulkan masalah bagi masyarakat. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menyoroti bahwa proses ini akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, diharapkan pajak yang dihasilkan dari tambang dapat digunakan untuk peningkatan infrastruktur serta kegiatan sosial yang akan menguntungkan semua pihak terkait. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Jawa Barat.