Trinityordnance.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menginvestigasi dugaan pemerasan yang melibatkan terdakwa LBS, dengan memeriksa Bupati Sorong Selatan berinisial PK pada Selasa (10/11) sebagai saksi. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S pada tanggal yang sama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengidentifikasi apakah praktik pemerasan oleh LBS terbatas pada daerah Kabupaten Pemalang atau meluas ke wilayah lain.
Budi menambahkan bahwa keterangan dari Bupati dan Sekda sangat penting bagi penyidik dalam mengusut dugaan pemerasan ini secara menyeluruh. Proses hukum ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026, yang menyasar Bupati Pemalang berinisial AW. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster pemerasan.
Klaster pertama mencakup dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AW terhadap perangkat daerah dan pihak swasta, di mana AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, diduga mengumpulkan hingga Rp1,98 miliar. Klaster kedua terkait pemerasan yang melibatkan LBS dan SBD, seorang anggota Polri yang membantu KPK. SBD diketahui memberikan informasi administratif kepada LBS, yang kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk meminta uang kepada AW dalam rangka mengurus perkara di KPK.
Dengan pemeriksaan ini, KPK berupaya mengungkap jaringan pemerasan yang lebih luas dan menentukan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.