Trinityordnance.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan sembilan rencana aksi nasional untuk mencapai tujuan zero over dimension over loading (ODOL). Pengaturan mengenai ODOL ini terhenti selama 16 tahun dan kini kembali diaktifkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta.
Dalam pernyataannya, AHY menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi nasional. Rencana aksi meliputi integrasi data transportasi barang, pengawasan kendaraan, penetapan kelas jalan, serta penguatan infrastruktur logistik. Selain itu, rencana ini juga mencakup insentif bagi para pelaku usaha yang patuh serta kajian dampak kebijakan terhadap perekonomian dan biaya logistik.
Keberlanjutan dalam penyusunan peraturan juga menjadi fokus, dengan adanya deregulasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero ODOL. Pembentukan komite kerja diharapkan mendorong pengembangan konektivitas antar sektor, menjadi sarana untuk meningkatkan logistik di seluruh moda transportasi. Rancangan kebijakan ini saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum, ditargetkan rampung pada Oktober 2025.
AHY menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk media, untuk menyosialisasikan manfaat kebijakan zero ODOL agar masyarakat lebih memahami dampaknya terhadap keselamatan dan ekonomi. Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat diterapkan secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga mendesak percepatan implementasi kebijakan ini untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan ODOL. Kebijakan ini sudah direncanakan sejak 2009, namun penundaan terus terjadi akibat berbagai alasan, termasuk permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku industri.