Ekonom Sarankan Indonesia Perbarui Hubungan Ekonomi dengan AS

Trinityordnance.com – Pemerintah Indonesia didorong untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat guna meningkatkan kemandirian strategi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ekonom Senior dari Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, menekankan pentingnya momentum ini untuk memastikan Indonesia dapat menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.

Farouk mencatat bahwa perubahan geoekonomi saat ini terlihat dari upaya sejumlah pemimpin dunia yang berupaya mengurangi ketergantungan pada AS. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah melakukan serangkaian kunjungan diplomatik ke negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis pada bulan April 2026, untuk mendiversifikasi mitra strategis.

Dalam konteks ini, kemandirian strategis semakin diperkuat oleh pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang mengusulkan skenario “the world minus one”. Sementara itu, Menteri Perdagangan Malaysia juga mengambil langkah serupa dengan membatalkan beberapa kesepakatan tarif dengan AS setelah keputusan Mahkamah Agung yang mengubah kebijakan era Donald Trump.

Farouk menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan global di mana negara-negara Eropa dan Kanada mulai mundur dari ketergantungan pada AS dan memperluas kebijakan luar negeri secara independen. Ia juga menggarisbawahi pembentukan poros kerja sama baru antara kekuatan non-Barat, termasuk China, Rusia, dan Iran dalam berbagai aspek.

Farouk menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi hubungan perdagangan dengan AS dan menimbangkan pengurangan ketergantungan pada kebijakan ekonomi AS yang seringkali fluktuatif. Diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo, termasuk dialog mengenai kerja sama energi, merupakan langkah strategis untuk menjaga posisi Indonesia dalam tatanan internasional. Langkah-langkah ini dinilai sebagai refleksi untuk menjaga kedaulatan nasional dan memastikan kepentingan jangka panjang Indonesia.