Trinityordnance.com – Indonesia menegaskan komitmennya terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dalam forum APEC yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan, pada akhir Oktober lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya kerja sama antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Pertemuan ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik, terutama dengan kebangkitan kembali kebijakan “America First” di bawah pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dan konflik dagang yang sudah berjalan antara AS dan China. APEC, yang didirikan pada November 1989 dan mencakup 21 negara, termasuk AS, China, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara, memfokuskan perhatian pada pencapaian konsensus perdagangan bebas.
Pada 1 November, Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025 diakhiri dengan tiga dokumen penting: Deklarasi Gyeongju, Inisiatif AI APEC, dan Kerangka Bersama untuk Menanggapi Perubahan Demografi. Deklarasi Gyeongju menekankan kerja sama untuk sektor perdagangan serta inovasi digital dan pertumbuhan inklusif dengan agenda “Terhubung, Berinovasi, dan Sejahtera.”
Yang menarik, Deklarasi Gyeongju tidak lagi merujuk pada sistem perdagangan multilateral berpadu dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai inti, menunjukkan pergeseran dalam pandangan negara-negara anggota terhadap isu perdagangan.
Dokumen Inisiatif AI APEC mencakup visi bersama untuk kecerdasan buatan, sedangkan Kerangka Bersama untuk Menanggapi Perubahan Demografi fokus pada tantangan lain seperti penuaan penduduk. Melalui forum ini, Indonesia juga memposisikan diri sebagai negara yang aktif dalam membentuk kebijakan ekonomi regional dan global.