Kebijakan Pemprov Jabar Dinilai Abaikan SMK Swasta

Trinityordnance.com – Para kepala sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bandung menggelar audiensi dengan Bupati Dadang Supriatna pada Selasa, 16 September 2025. Audiensi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi SMK swasta, termasuk ketimpangan dalam kebijakan bantuan yang dikeluarkan pemerintah provinsi.

Suwarto, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung, mengungkapkan bahwa keberadaan sekolah swasta tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendidikan Indonesia. Namun, mereka merasa terpinggirkan akibat kebijakan yang lebih mendukung SMK negeri. Dirinya menyoroti bantuan pembangunan untuk SMK negeri yang mencapai lebih dari Rp1 triliun pada tahun 2026, sementara dukungan untuk SMK swasta jauh lebih minim.

Suwarto berharap Bupati dapat memberikan solusi untuk ketidakadilan ini, dengan menekankan keinginan mereka untuk berkolaborasi dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung. Dia menegaskan pentingnya dukungan seperti beasiswa dan bantuan lainnya untuk SMK swasta, menyusul upaya mereka dalam meningkatkan kompetensi siswa agar terserap di pasar kerja.

Bupati Dadang Supriatna merespons positif masukan tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap keberadaan SMK swasta. Meskipun kewenangan pendidikan menengah ada di pemerintah provinsi, Bupati berjanji akan menyampaikan aspirasi para kepala sekolah ke tingkat provinsi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya.

Bupati menambahkan bahwa pemkab telah memiliki berbagai program untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan, dengan potensi siswa SMK untuk berkontribusi dalam inisiatif tersebut. Kerjasama dengan perusahaan dan pihak-pihak lain menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesempatan para lulusan SMK di pasar kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.