Menyiasati Penurunan Pendapatan Fiskal Daerah Dengan Strategi Baru

Trinityordnance.com – Tahun anggaran 2026 diperkirakan akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah ketergantungan yang lama terhadap dana transfer dari pusat, kini daerah-daerah menghadapi penurunan signifikan pada anggaran. Kebijakan pemerintah pusat yang mengubah alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kemampuan belanja publik di tingkat lokal, memaksa banyak provinsi untuk memangkas anggaran pembangunan dan melakukan rasionalisasi belanja rutin.

Kepala daerah kini dihadapkan pada situasi sulit, di mana mereka harus menavigasi kebijakan yang datang tanpa henti, sambil tetap berupaya memenuhi harapan masyarakat akan pembangunan. Penurunan TKD mengakibatkan penyempitan ruang fiskal dan memaksa pemerintah daerah untuk memilih prioritas pembangunan dengan ketat. Dari Aceh hingga Papua, pola serupa terlihat, dengan pendapatan daerah yang menurun dan defisit yang harus dikelola dengan hati-hati.

Dalam hal ini, Provinsi NTB menjadi contoh konkret dampak kebijakan fiskal nasional. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencatat total anggaran NTB sebesar Rp5,4 triliun, berkurang 15,4 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp6,4 triliun. Penurunan ini terjadi karena pengalihan dana transfer lebih dari Rp1 triliun dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi NTB menyikapi tantangan ini dengan merumuskan langkah-langkah inovatif dan penataan ulang prioritas pembangunan. Fokus utama diarahkan pada efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan reformasi regulasi pajak serta retribusi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu NTB menghadapi tekanan anggaran di tahun mendatang.