Pemerintah Rancang DIM untuk Diskusikan RUU Perampasan Aset

Trinityordnance.com – Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berlangsung di Komisi III DPR, di mana Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, membacakan pandangan Presiden Prabowo Subianto. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (tanggal) ini bertujuan untuk memperkuat regulasi terkait perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Edward menyampaikan bahwa RUU ini penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah berharap dapat mempermudah proses penanganan aset hasil kejahatan. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa perampasan aset bukan hanya soal hukuman, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian kepada negara dan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota DPR dari berbagai fraksi, yang memberikan masukan terkait substansi RUU. Mereka juga mempertanyakan mekanisme dan prosedur yang akan diterapkan dalam pelaksanaan perampasan aset. Edward menjelaskan bahwa proses ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Edward juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dalam mengeksekusi undang-undang ini. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan penanggulangan kejahatan ekonomi dapat lebih efektif dan efisien.

Sebagai penutup, Edward menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Rapat ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong undang-undang yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dan negara dalam memberantas tindak pidana yang merugikan.