Pemerintah Tingkatkan Perlindungan ABK untuk Kerja di Luar Negeri

Trinityordnance.com – Pekerja migran Indonesia (PMI) kini mendapatkan perhatian lebih melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pembekalan bagi anak buah kapal (ABK) yang akan bekerja di sektor perikanan di luar negeri, mencegah praktik penempatan non-prosedural, serta mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pembekalan ini disusun dalam tiga pilar: penguatan migrasi aman, literasi keuangan, dan reintegrasi profesi. Hal ini penting agar PMI dapat kembali ke tanah air dengan kompetensi yang memadai serta kesiapan untuk mengembangkan usaha perikanan sendiri.

Pelatihan ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan dan organisasi masyarakat sipil. Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP, menambahkan bahwa pelatihan ini membuka peluang bagi PMI untuk merencanakan usaha di dalam negeri berdasarkan pengalaman bekerja di luar negeri.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait praktik penempatan ilegal yang masih marak. Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, menekankan pentingnya proses migrasi yang terdata dan terlindungi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Edi Puji Setio, seorang PMI yang pernah bekerja di Malta, merasakan manfaat besar dari pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sebagai tambahan, KKP dan KP2MI juga meluncurkan layanan Migrant Point di Tegal untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada calon dan purna PMI, termasuk mentorship dalam usaha perikanan. Program ini diharapkan akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia.