Pemprov Kalsel Tingkatkan Sertifikasi Area Kantor Pemerintah

Trinityordnance.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah mempercepat proses sertifikasi lahan dan bangunan di kawasan pusat perkantoran Kota Banjarbaru. Inisiatif ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik agraria di masa depan. Saat ini, dari total luas 500 hektare kawasan tersebut, hanya 150 hektare yang telah bersertifikat.

Gubernur Kalsel, Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin (6 April 2023) di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel. Dalam keterangannya, Muhidin menyatakan bahwa sertifikasi ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan legalitas, serta untuk mencegah konflik lahan. Ia juga mencatat adanya sejumlah masalah kepemilikan lahan yang sudah terjadi di kawasan perkantoran tersebut.

Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiyana, menambahkan bahwa percepatan sertifikasi tanah menjadi target untuk tahun 2026, terutama untuk aset milik pemerintah daerah. Sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai aspek administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk melindungi aset daerah dari penyerobotan dan sengketa. Lebih lanjut, proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, yang menjadi indikator penilaian oleh lembaga pengawas.

Saat ini, beberapa aset daerah masih belum terpetakan dan membutuhkan penangangan khusus. Forum koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Kantor Pertanahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebanyak 237 sertifikat tanah barang milik daerah telah diserahkan, dengan total nilai aset mencapai Rp317,97 miliar.