Tantangan KUHP-KUHAP Baru dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Trinityordnance.com – Indonesia memasuki era baru dalam sistem hukum pidana dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP, yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan perubahan ini, diharapkan ada perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menegaskan bahwa meskipun penyusunan aturan baru merupakan langkah penting, tantangan selanjutnya adalah memastikan pelaksanaan yang efektif di tengah masyarakat yang plural. Pembaruan ini mencakup penekanan pada pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan restorasi, yang menggantikan orientasi hukuman tradisional.

Selain itu, KUHP dan KUHAP baru juga memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan, yang menyediakan opsi bagi pengadilan untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara. Ini diharapkan dapat memperkuat peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Namun, penerapan undang-undang baru ini menuntut keterlibatan dan kesiapan seluruh elemen penegak hukum. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak pihak yang berperkara, dan implementasi putusan dari tahap penyidikan hingga pemasyarakatan menjadi fokus utama dalam memastikan keadilan. Sinergi antara lembaga-lembaga terkait, tanpa mengorbankan independensi masing-masing, adalah kunci untuk mencapai penerapan hukum yang efektif dan konsisten di lapangan.