Penguatan Tata Kelola Kunci Percepatan Investasi PLTS 100 GW

Trinityordnance.com – Penguatan tata kelola dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) menjadi krusial bagi percepatan investasi dan transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba di Jakarta. Ia menekankan, program PLTS 100 GW adalah proyek strategis yang berpotensi besar untuk pengembangan energi bersih nasional.

Tohom menegaskan bahwa investasi besar dari proyek ini harus diimbangi oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Diantaranya, pengadaan lahan dan pemetaan lokasi yang perlu mendapat pengawasan dari awal agar memastikan keberhasilan proyek dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Ia juga memuji PT PLN (Persero) yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan. Sinergi yang terjalin diyakini bisa mempercepat realisasi proyek, mengatasi tantangan penyediaan lahan, serta memfasilitasi jaringan transmisi yang diperlukan. Rencana penyediaan sekitar 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan energi baru terbarukan.

Dalam aspek tata kelola, Tohom mengusulkan PLN untuk memperkuat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan integritas proyek di mata investor dan masyarakat.

Selain itu, pengembangan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS) diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik untuk kawasan industri dan memperkuat pasokan listrik nasional. Keberhasilan proyek PLTS 100 GW dipandang sebagai langkah besar bagi Indonesia untuk menjadi pelopor pengembangan energi terbarukan di Asia serta membuka peluang investasi baru yang mendatangkan manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.