Kemendagri Catat 737 Pengaduan Kinerja Kepala Daerah 2025

Trinityordnance.com – Selama tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sebanyak 737 pengaduan dari masyarakat terkait kinerja kepala daerah. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 25 November 2025.

Bima Arya menjelaskan bahwa berbagai pengaduan tersebut mencakup isu-isu yang memerlukan perhatian khusus dari publik. Salah satu kasus menonjol adalah Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin resmi. Kasus ini menjadi salah satu sorotan di tengah banyaknya laporan yang diterima.

Dalam rapat tersebut, Bima Arya juga menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mencakup aspek etika dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Selain kasus Lucky Hakim, pengaduan lain yang menarik perhatian adalah yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Ada juga laporan mengenai tindakan Wali Kota Prabumulih, Arlan, yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah SMP N 1 Prabumulih. Ketiga kasus tersebut merupakan sebagian dari lebih dari 700 aduan yang diterima oleh Kemendagri sepanjang tahun ini.

Dengan banyaknya pengaduan yang masuk, Bima Arya menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan untuk memastikan kualitas dan integritas dalam kepemimpinan daerah tetap terjaga.