SPKS Mendorong Akselerasi PSR Demi Perkuat Sektor Hulu

Trinityordnance.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor hulu perkebunan sawit melalui percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Langkah ini dianggap penting untuk mendukung hilirisasi industri kelapa sawit seiring dengan penerapan kebijakan biodiesel B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026. Ketua SPKS, Sabarudin, menyatakan bahwa PSR memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi program energi nasional.

Sabarudin menjelaskan bahwa pelaksanaan program PSR hingga kini mengalami kendala, dengan tingkat serapan rata-rata di bawah 50 persen setiap tahun. Ia menyoroti bahwa realisasi peremajaan masih jauh dari target yang ditetapkan, yang mencakup sekitar 180 ribu hektare per tahun. Masalah yang dihadapi petani, seperti persoalan legalitas lahan dan kesulitan ekonomi selama masa replanting, menjadi hambatan utama.

SPKS juga meminta pemerintah untuk meningkatkan bantuan PSR dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare. Peningkatan ini dianggap penting agar dana yang tersedia dapat mencakup biaya teknis serta kebutuhan hidup petani selama masa pertumbuhan tanaman yang baru. Selama periode tersebut, petani kehilangan penghasilan, sehingga pembiayaan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan.

Program PSR terbukti mampu meningkatkan produktivitas, dengan potensi produksi yang dapat meningkat hingga dua kali lipat. Sabarudin menambahkan, peningkatan produktivitas ini juga mendukung kebutuhan CPO yang tinggi untuk implementasi program biodiesel B50, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional.