20 Juni 2025 –Pemerintah resmi mempercepat target bebas truk ODOL menjadi akhir 2025, lebih cepat satu tahun dari rencana semula. Keputusan ini disepakati dalam rapat kerja bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Komisi V DPR RI sebagai bagian dari agenda reformasi sistem transportasi nasional.
Langkah percepatan ini dilandasi kekhawatiran akan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermuatan berlebih dan berdimensi tidak sesuai. Selain itu, beban infrastruktur jalan yang semakin berat akibat kendaraan ODOL dinilai mempercepat kerusakan jalan nasional, dengan kerugian pemeliharaan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Komisi V DPR, melalui Wakil Ketua Syaiful Huda dan Ketua Lasarus, menegaskan bahwa kebijakan ini harus segera diimplementasikan dengan pengawasan ketat serta koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.
Sementara itu, Presiden Prabowo meminta agar Kemenhub mengambil langkah konkret untuk mendukung realisasi kebijakan ini. Beberapa strategi yang tengah disiapkan meliputi optimalisasi moda angkutan alternatif seperti jalur kereta dan laut, serta penguatan regulasi untuk produsen dan pengguna kendaraan barang.
Dengan percepatan ini, Indonesia diharapkan memiliki sistem logistik nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.