Microsoft Tingkatkan Kontrol HAM Usai Skandal Pengawasan Palestina

Trinityordnance.com – Microsoft mengumumkan langkah pemangkasan kontrol hak asasi manusia (HAM) dalam kolaborasinya dengan lembaga keamanan nasional. Keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan terkait penggunaan teknologi cloud perusahaan oleh militer Israel untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga Palestina.

Penyelidikan dimulai tahun lalu, setelah laporan dari media The Guardian serta outlet Israel-Palestina, +972 Magazine dan Local Call, mengungkap bahwa Unit 8200, yang merupakan unit intelijen Israel, memanfaatkan platform cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan miliaran rekaman telepon warga Palestina. Menanggapi hal itu, Microsoft langsung menghentikan akses militer Israel ke layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan pelanggaran ketentuan layanan.

Dalam laporan akhirnya, Microsoft menyatakan bahwa “temuan faktual tetap sama” dan berkomitmen untuk mengadopsi sejumlah rekomendasi guna memperbaiki efektivitas tata kelola HAM. Skandal ini juga memicu ketegangan internal di perusahaan, di mana sejumlah karyawan di anak perusahaan Israel dikabarkan tidak transparan dengan kantor pusat mengenai keterlibatan mereka dengan Unit 8200.

Sebagai langkah konkret pasca-skandal, Microsoft akan merevisi prosedur penyaringan bisnis terkait “keamanan nasional” sebelum penandatanganan kontrak. Perusahaan juga berencana untuk mengevaluasi pengelolaan izin keamanan pegawai asing, mengingat beberapa di antaranya adalah mantan anggota unit pengintai Israel.

Selain itu, Microsoft akan melakukan peninjauan berkala untuk memastikan kebijakan penggunaan teknologi ditaati di tengah situasi politik yang baru. CEO Microsoft, Satya Nadella, sebelumnya mengklaim tidak tahu bahwa Azure digunakan untuk menyimpan data komunikasi warga Palestina, menegaskan bahwa perusahaan tidak mendukung pengawasan massal terhadap warga sipil.

Skandal tersebut juga memicu protes dari pemegang saham dan kelompok LSM, serta mencuatnya tuntutan untuk memutuskan hubungan dengan Israel.