Gaji Ke-13 ASN dan PPPK Akan Terus Berlanjut di Tahun Ini

Trinityordnance.com – Kebijakan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan, menurut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai apakah gaji ke-13 akan terkena efisiensi anggaran belum dapat diputuskan. Proses evaluasi ini terjadi di tengah upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menginformasikan bahwa pendaftaran bayi baru lahir dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus mengikuti regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, setiap bayi yang baru lahir berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta JKN.

Dalam konteks ekonomi, China telah diidentifikasi sebagai pusat pasokan utama dalam jaringan produksi kawasan ASEAN+3, yang mencakup negara-negara ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN Plus Tiga yang berbasis di Singapura, menegaskan peran penting China dalam perekonomian regional.

Lebih lanjut, Purbaya mengumumkan rencana untuk membuka 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi lulusan SMA. Kesempatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam sektor pemerintahan.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memastikan bahwa pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal dan menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut diambil untuk menjaga kestabilan keuangan daerah dan memastikan ketersediaan pegawai yang berkualitas.