SPKLU Lindungi Hak Konsumen, Lebih dari Sekadar Listrik

Trinityordnance.com – Indonesia tengah melangkah menuju era kendaraan listrik dengan semakin banyaknya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dapat dijumpai di pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan jalan tol. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4.892 unit SPKLU untuk kendaraan roda empat, menandakan bahwa transformasi energi menjadi kenyataan yang terus berkembang.

Namun, dalam optimisme ini, perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting. Selama ini, keberhasilan adopsi kendaraan listrik lebih sering diukur dari jumlah penjualan kendaraan atau fasilitas SPKLU. Padahal, konsumen memiliki pertanyaan mendasar yang tak kalah penting: apakah layanan yang diterima adil? Apakah biaya yang dibayarkan sesuai dengan energi yang diperoleh? Dan apa yang terjadi ketika ada masalah—apakah hak-hak konsumen terlindungi?

SPKLU bukan sekadar infrastruktur, melainkan titik pertemuan antara teknologi, bisnis, dan hak konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang jujur serta kompensasi jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih jauh, tantangan dalam layanan SPKLU adalah bahwa objek yang diperjualbelikan, yakni energi listrik, tidak dapat dilihat secara langsung. Berbeda dengan membeli bensin di pompa, di mana konsumen dapat melihat jumlah liter yang diisi, pada SPKLU konsumen hanya bisa melihat angka kilowatt-hour pada layar. Hal ini menciptakan hubungan kepercayaan yang signifikan antara konsumen dan penyedia layanan.

Dengan demikian, pengembangan SPKLU perlu menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama agar semua pihak merasa aman dan puas dalam penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.