Pemerintah Diminta Lindungi Warga dari Tindakan Sewenang-wenang

Trinityordnance.com – Pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” menimbulkan polemik di Indonesia. Film ini mengangkat kritik terhadap proyek pembangunan di Papua, yang menghasilkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan militer. Polemik tersebut muncul setelah sejumlah acara nonton bareng (nobar) film ini dibubarkan di berbagai lokasi, termasuk kampus.

Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur, Natan Kuwan, menanggapi situasi ini dengan tegas. Ia menilai pelarangan pemutaran film mencerminkan niat untuk menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di Papua. “Semua hal tentang Papua tidak boleh ditutupi. Keindahan dan kekayaan Papua jangan hanya ditampilkan, tetapi juga realitasnya,” ungkap Natan.

Natan juga menyerukan agar oknum militer yang terlibat dalam pembubaran nobar dapat dijelaskan alibi dan motifnya. Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut merugikan citra pemerintahan yang semakin dicap sebagai rezim subversif, apabila itu murni merupakan inisiatif individu.

Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan untuk melarang pemutaran film tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan pembubaran bukan merupakan kebijakan resmi dari pemerintah atau aparat penegak hukum.

Sebagai penutup, Natan mendorong generasi muda untuk menonton film tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan berekspresi dan pemahaman isu-isu sosial yang dihadapi oleh Papua.